Modernis.co, Malang – Kemiskinan adalah sebuah ungkapan yang memiliki beragam definisi mulai dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan hingga pengertian yang lebih luas yang mencakup komponen sosial dan moral. Dari perspektif ekonomi, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan sumber daya yang tersedia.
Ini mencakup kurangnya akses ke makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan pekerjaan yang layak. Dari perspektif wawasan kebangsaan, kemiskinan dapat didefinisikan suatu kondisi yang diklasifikasikan dengan rendahnya moral dan etika, rendahnya pemahaman terhadap hukum & HAM, lemahnya jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, minimnya iman dan taqwa terhadap agama, mudah dimasuki idelogi selain Pancasila, mudahnya diprovokasi, serta mudahnya tersulut kerusuhan sosial, rawan terhadap anarkisme, radikalisme, terorisme, dan separatisme.
Dalam konteks kebangsaan, kemiskinan seringkali diukur dengan menggunakan tingkat pendapatan atau garis kemiskinan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Garis kemiskinan nasional adalah standar minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di suatu negara atau wilayah.
Namun, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi semata. Hal ini juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan gender, diskriminasi, korupsi, konflik bersenjata, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan secara efektif, diperlukan pendekatan yang holistik dan menyeluruh yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.
Pemberdayaan adalah salah satu cara untuk membantu mengurangi kemiskinan, dengan memberikan akses ke sumber daya dan peluang yang dapat membantu masyarakat miskin meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, pandangan masyarakat terhadap pemberdayaan juga dapat berbeda-beda. Beberapa masyarakat mungkin merasa bahwa pemberdayaan tidak berguna atau tidak efektif, terutama jika mereka merasa bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor struktural yang sulit diubah. Namun, di masyarakat lain, pemberdayaan dapat dilihat sebagai cara yang efektif untuk membantu orang miskin meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dalam konteks Wawasan Kebangsaan, penting untuk memperkuat pandangan masyarakat terhadap pemberdayaan sebagai cara yang efektif untuk mengatasi kemiskinan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan akses ke sumber daya dan peluang, memberikan pelatihan dan pendidikan, dan membantu masyarakat miskin untuk memperoleh akses ke pasar dan sumber daya ekonomi lainnya. Namun, pandangan masyarakat terhadap kemiskinan dan pemberdayaan sangat bervariasi dan tergantung pada faktor-faktor seperti budaya, agama, dan latar belakang ekonomi.
Beberapa pandangan yang umum ditemukan dalam masyarakat adalah Pertama, kemiskinan sebagai tanggung jawab pribadi, beberapa orang menganggap bahwa kemiskinan adalah akibat dari kegagalan individu dalam mencapai kesuksesan dan kesejahteraan ekonomi. Mereka percaya bahwa orang miskin harus mengambil tanggung jawab pribadi untuk memperbaiki kondisinya dan meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Dalam pandangan ini, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan penyedia kesempatan bagi individu untuk meraih kesuksesan.
Kedua, kemiskinan sebagai tanggung jawab pemerintah : Sebagian masyarakat percaya bahwa kemiskinan adalah masalah sistemik dan pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam mengatasi masalah ini. Mereka menganggap bahwa pemerintah harus menyediakan bantuan sosial dan ekonomi kepada orang miskin, serta menciptakan kebijakan yang mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan keadilan sosial.
Ketiga, kemiskinan sebagai masalah sosial : Pandangan ini menganggap bahwa kemiskinan bukan hanya masalah individu atau pemerintah, tetapi juga masalah sosial yang harus diselesaikan bersama-sama. Masyarakat harus memainkan peran aktif dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui aksi sosial dan program pemberdayaan. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor keberuntungan atau nasib, sehingga mereka enggan untuk berusaha meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi pandangan masyarakat terhadap kemiskinan dan mendorong pemberdayaan masyarakat.
Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui tinjauan wawasan kebangsaan. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, tinjauan wawasan kebangsaan dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya berusaha dan berjuang untuk memperbaiki kualitas hidupnya, serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi.
Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, baik melalui program beasiswa, bantuan belajar, maupun pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Selain pendidikan, pemberdayaan ekonomi juga penting dilakukan sebagai upaya mengurangi kemiskinan.
Pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui program-program yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, maupun pengembangan sektor usaha mikro dan kecil. Dengan begitu, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya secara mandiri. Komitmen Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat.
Terkait dengan upaya mengatasi pandangan masyarakat terhadap kemiskinan, pemerintah juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Komitmen tersebut harus tercermin dalam program yang diluncurkan serta pengalokasian anggaran yang memadai untuk mendukung program tersebut. Selain komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat juga penting dalam upaya mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan.
Oleh : Andy Caesar Darma Putra (Mahasiswa Akuntansi UMM)